Donasi Sekarang Donasi Sekarang
Home / Artikel / Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat

Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat

Ditinjau oleh: Yayasan Lima Menara
Maret 6, 2021

Forum Zakat (FoZ) menyoroti tiga tantangan utama regulasi zakat UU No. 23 tahun 2011 yang menginjak usia satu dekade. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang II Forum Zakat, Arif R. Haryono, pada diskusi publik yang bertajuk 'Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No. 23/2011', Kamis (04/03/2021) secara daring melalui forum digital Zoom Us. Diskusi ini terjalin berkat kerjasama FoZ dengan Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).

Pimpinan Baznas Noor Achmad menjelaskan, Baznas memiliki konsep Arsitektur Zakat Indonesia 2021-2025 yaitu Fase pertama (2021-2022) zakat untuk penanganan dampak Covid-19 dan beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Fase kedua (2022-2023) adalah fokus terhadap pemulihan ekonomi dan beriringan dengan RPJMN, dan yang ketiga (2023-2025) adalah zakat membangun negeri beriringan dengan RPJMN. Dia juga berharap agar segenap elemen gerakan zakat bisa bersinergi dan bekolaborasi agar pengelolaan zakat lebih baik kedepannya.

Mengenai UU Pengelolaan Zakat, Arif R. Haryono selaku Ketua Bidang II Forum Zakat menyampaikan, “Persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat adalah ia harus dapat menjawab tiga tantangan utama zakat saat ini, yaitu memperkuat hak konstitusi warga negara dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat yang lebih adaptif dengan ekosistem digital zakat, serta akselerasi kerja kemanusiaan di tingkat global.”

Arif juga mengatakan, negara perlu berperan lebih besar dalam memberikan perlindungan hukum pengelolaan zakat, terutama pada hak warga negara dalam berorganisasi zakat dengan mempermudah proses pendaftaran Lembaga Amil Zakat (LAZ), tata kelola zakat di mana peran Kementerian Agama dan BAZNAS perlu diperjelas, literasi zakat dan wakaf digencarkan, adanya perlindungan profesi amil, serta membuka akses APBN/D terhadap pengembangan kapasitas amil dan organisasi pengelola zakat.

Perkembangan transaksi digital zakat beberapa tahun terakhir ini turut menjadi perhatian bagi Forum Zakat. Dengan makin gencarnya pemanfaatan kanal digital dalam berdonasi, DPR dan Pemerintah perlu memperhatikan aspek perlindungan data pribadi muzakki dan mustahik. Permasalahan muncul karena UUPZ tidak mengatur hal ini, sementara dalam tataran operasional banyak organisasi pengelolan zakat telah maksimal memanfaatkan kanal digital untuk mempermudah transaksi.

“Hal paling krusial adalah UU Zakat ke depannya perlu memasukkan klausul perlindungan data pribadi penyumbang dan penerima manfaat, baik dilakukan oleh LAZ-BAZNAS maupun penyedia jasa transaksi keuangan elektronik,” terang Arif.

Arif juga memaparkan tentang pentingnya peran dan positioning Indonesia dalam isu kemanusiaan dunia. Bahwa, dibutuhkan penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia, dibuatkan format mekanisme koordinasi pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi peran masyarakat terutama terkait akses terhadap jaringan pemerintah untuk melakukan aksi kemanusiaan global.

“Isu kemanusian internasional ini sering kali direspons oleh LAZ dan BAZNAS secara progresif di lapangan, namun di undang-undang pengelolaan zakat hal tersebut belum memfasilitasi dan membukakan pintu. Maka pada Undang-Undang baru nanti, apabila dibahas oleh DPR, dibutuhkan poin baru sebagai payung hukum bagi OPZ dalam merespon isu kemanusiaan global,” imbuh Arif.

Sebelumnya, agenda diskusi publik tersebut dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag RI) Tarmizi Tohor dan menghadirkan narasumber dari Anggota Komisi VIII DPR-RI yaitu Bukhori Yusuf (Fraksi PKS), Noor Achmad (Pimpinan BAZNAS RI), dan Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah (KNEKS). Diskusi turut mengundang Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Riksa VII Ombudsman RI), Hilman Latief (Guru Besar UMY), dan Arief Mujayatno (Kepala Redaksi Kesra LKBN ANTARA) dan dimoderatori oleh Ridwan Affan (Forum Zakat).

Dalam kesempatan diskusi tersebut, Tarmizi Tohor selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag RI) mengatakan, UU Pengelolaan Zakat perlu untuk ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, anggota komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memberikan pandangan, bahwa perlunya proses pendekatan formil yang perlu dilakukan agar revisi UUPZ bisa masuk ke dalam Program Regulasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2022 mendatang. Ia mengatakan, selain langkah formil tersebut, perlu ada penyempurnaan pada aspek materil yaitu konten isi UU terutama terkait pembukaan kran sebesar-besarnya bagi masyarakat yang mau berkotribusi dalam penanganan persoalan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat.

Terakhir, Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS melihat peran BAZNAS Pusat sebagai operator lebih besar porsinya dari fungsi sebagai regulator dan operator. Dia berharap peran kelembagaan BAZNAS ke depan dapat lebih banyak berfokus pada urusan fungsi kordinator dan regulator dari pada fungsi keamilan atau fungsi operatornya. Dirinya pun menambahkan bahwa KNEKS mendukung segala kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dari semua stakeholder zakat nasional dalam rangka memperbaiki tata Kelola zakat Indonesia. (Dompet Dhuafa / Muthohar)

Yayasan Lima Menara

Komplek Bumi Panyieukan
Blok G9 Kav 17, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung
0813-2000-3294
0813-2000-3294 (Whatsapp)
kontak@limamenara.com
envelope-oclosephonebarsangle-downfax
Cart
  • No products in the cart.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram